JadwalSidang. Prosedur Pendaftaran Gugatan Berikut ini Adalah Tahapan-Tahapan Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Kota Manado - Senin, 4 Maret 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado bertempat di Ruang Sidang Prof TRIBUNKALTIMCO - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta memiliki pertimbangan untuk putusan mengabulkan gugatan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) DKI berkait UMP Jakarta 2022. Dilansir dari Kompas.com, dalam putusan itu, hakim mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan keputusan mengenai UMP Jakarta 2022 sebesar Rp 4.5 juta. berikutini adalah pelayanan informasi jadwal persidangan yang terdapat pada pengadilan tata usaha negara jakarta dengan tujuan untuk memberikan informasi seputar jadwal persidangan, meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan., sebagai JadwalSidang; Tata Tertib di Pengadilan; PPID. Profil Singkat PPID; SK PPID; Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan salah-satu dari lima PTUN perintis di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan JadwalPersidangan; TATA TERTIB PERSIDANGAN; PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN 02 Agustus 2022 Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi S.H. Sebagai Panitera Muda Perkara PTUN Makassar. 27 Juli 2022. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Rizma Meyditia, S.E. pada RapatKoordinasi Bulan Juli Tahun 2022. Jakarta - Humas. Hari Jumat, 22 Juli 2022. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Bpk. Indaryadi, SH., MH. memimpin jalannya agenda kegiatan rapat rutin bulan Juli Tahun 2022. Rapat dihadiri oleh Wakil ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Silahkanhubungi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kami melayani pencari keadilan dengan sepenuh hati. Jl. DR. Sumarno No 1 (Sentra Primer), Penggilingan Jakarta Timur Telp : +62 21 48703788 Faks : +62 21 48703786 Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. PENGUMUMANLAYANAN PTSP PTUN MEDAN TUTUP SEMENTARA. Berita PTUN Medan. KELUARGA BESAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN BERDUKA CITA. Berita PTUN Medan SEPUTAR ZONA INTERGRITAS. RAPAT PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN VIDEO PROFIL LAYANAN HUKUM. SEPUTAR ZONA INTERGRITAS. RAPAT ZONA INTEGRITAS BULAN JUNI TAHUN 2022. Berita PTUN Medan. PengadilanNegeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Jalan Bungur Besar Raya No 24, 26, 28 Kemayoran, Jakarta Pusat Telp. 021-4244440 Fax. 021-4244404 Email: info@ Jadwal Sidang hingga Putusan. Lanjut. e-RATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN) Merupakan Media Elektronik dalam memberikan Pelayanan Permohonan Surat Keterangan KepadaSeluruh Rakyat Indonesia, Kami, nelayan tradisional Jakarta bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa qgsABW. Proses / Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara TUN Khusus Berikut ini adalah Proses / Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara TUN Khusus. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Gambar Dibawah ini Proses / Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara TUN Umum Berikut ini adalah Proses / Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara TUN. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini Proses Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara TUN Tahapan -Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan Pembacaan GUGATAN Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya. Pembacaan JAWABAN Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya. R E P L I K Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Gugatan Hanya Sampai Dengan Replik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Tergugat, dan Hal Tersebut Harus Disaksikan Oeh Hakim. D U P L I K Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Jawabannya Hanya Sampai Dengan Duplik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Penggugat dan Hal Tersebut Harus Dipertimbangkan Dengan Seksama Oleh Hakim. PEMBUKTIAN Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Persidangan Adalah Sebagai Berikut Surat atau Tulisan; Keterangan Ahli; Keterangan Saksi; Pengakuan Para Pihak; Pengetahuan Hakim. KESIMPULAN Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Dalam Hal Pemeriksaan Sengketa Sudah Diselesaikan, Kedua Belah Pihak Diberi Kesempatan Untuk Mengemukakan Pendapat yang Terakhir Berupa Kesimpulan Masing – Masing. P U T U S A N Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pembacaan PUTUSAN Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 1 Putusan Pengadilan Harus Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum; 2 Apabila Salah Satu Pihak atau Kedua Belah Pihak Tidak Hadir Pada Waktu Putusan Pengadilan Diucapkan, Atas Perintah Hakim Ketua Sidang Salinan Putusan itu Disampaikan Dengan Surat Tercatat Kepada yang Bersangkutan; 3 Tidak Dipenuhinya Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 1 Berakibat Putusan Pengadilan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum. Materi Muatan Putusan Pasal 109 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Kepala Putusan Yang Berbunyi ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ; Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa ; Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat Yang Jelas ; Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi Dalam Persidangan Selama Sengketa Itu Diperiksa ; Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Putusan ; Amar Putusan Tentang Sengketa Dan Biaya Perkara ; Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim Yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak. Amar Putusan Pasal 97 ayat 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan Ditolak; Gugatan Dikabulkan; Gugatan Tidak Diterima; Gugatan Gugur. * Sumber Informasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Selamat Datang Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta - Welcome to Jakarta Administrative Court. For further information you can visit our website at OR send email to admin OR jakarta Jadwal Persidangan 15-6-2023 s/d 15-6-2023 NO. TANGGAL NO. PERKARA PENGGUGAT/Pgt. II Intv. TERGUGAT/Tgt. II Intv. ACARA MAJELIS HAKIM / PANITERA PENGGANTI Jadwal Persidangan tidak tersedia 1 - - - - - HK - HA I - HA II - PP - 2 - - - - - HK - HA I - HA II - PP - 3 - - - - - HK - HA I - HA II - PP - 4 - - - - - HK - HA I - HA II - PP - 5 - - - - - HK - HA I - HA II - PP - Kamis15 Juni 2023, 0930 WIB 2023-06-15 0930 0 43/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Arifin Purwanto, Pengucapan Putusan TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Kamis15 Juni 2023, 0930 WIB 2023-06-15 0930 0 45/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Mansuetus Alsy HJazuriAlbertus WawanIrfan MARKUS MANUMPAK SAGALA, Pengucapan Putusan TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Kamis15 Juni 2023, 0930 WIB 2023-06-15 0930 0 47/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mohamad Anwar, Viktor Santoso TandiasaSogi Baskara, Dzul Hidayat, Brillian Putra, Hasanah Thorik, Albanna Yahya Bayan, Pengucapan Putusan TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Kamis15 Juni 2023, 0930 WIB 2023-06-15 0930 0 114/PUU-XX/2022Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Demas Brian WicaksonoYuwono PintadiFahrurroziIbnu Rachman JayaRiyantoNono Marijono SururudinIwan Maftukhan Pengucapan Putusan TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Kamis15 Juni 2023, 0930 WIB 2023-06-15 0930 0 44/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Andrew ChuaAlbert Ola Masan Setiawan Muda Risky Kurniawan Pengucapan Putusan/Ketetapan TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Kamis15 Juni 2023, 0930 WIB 2023-06-15 0930 0 48/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana M. Jamil Risky KurniawanAlbert Ola Masan Setiawan Muda Pengucapan Putusan/Ketetapan TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Senin19 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-19 1100 0 42/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Arifin Purwanto Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Senin19 Juni 2023, 1330 WIB 2023-06-19 1330 0 59/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RIZKY YUDHA PRATAMA ILHAMSYAH, Pemeriksaan Pendahuluan I TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Senin19 Juni 2023, 1430 WIB 2023-06-19 1430 0 60/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Johannes Rettob, Viktor Santoso TandiasaMelani Aulia Putri Jassinta, Rizqi Khafifah, Setyadi Rajah, Pemeriksaan Pendahuluan I TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Selasa20 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-20 1100 0 30/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung VI TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Selasa20 Juni 2023, 1330 WIB 2023-06-20 1330 0 61/PUU-XXI/2023Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, Pemeriksaan Pendahuluan I TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Rabu21 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-21 1100 0 39/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara PERSERO SP PLNPersatuan Pegawai Indonesia Power PP IPSerikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali SP PJBFederasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP KEP SPSIFederasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum FSP KEPPersaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 PPMI ’98Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi FSP PARFederasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP TSK SPSISerikat Pekerja Aqua Group SPAGFederasi Serikat Pekerja Indonesia FSPILaksono WidodoKurniadi Moh. YusufZen MutowaliTomiH. Abu Bakar H. YasinSahat Butar ButarBakarSigit PrasetyoAri LazuardiMohamad Fandrian AdhistiantoSaepul AnwarMustiyahEndang RokhaniGuntoro Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Rabu21 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-21 1100 0 40/PUU-XXI/2023Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi SP KEP SPSIPersatuan Pegawai Indonesia Power PP IPFederasi Serikat Pekerja Indonesia FSPIPersaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 PPMI ’98Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara PERSERO SP PLNFederasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum FSP KEP, Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali SP PJBFederasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi FSP PARFederasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP TSK SPSISerikat Pekerja Aqua Group SPAGLaksono WidodoKurniadi MustiyahEndang RokhaniGuntoroMoh YusufZen MutowaliTomiH Abu BakarSahat Butar ButarBakarAri Lazuardi, Fandrian Hadistianto, AnwarSigit Prasetyo Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Rabu21 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-21 1100 0 41/PUU-XXI/2023Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Elly Rosita SilabanDedi Hardianto Haris Isbandi, Manalu, Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Rabu21 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-21 1100 0 46/PUU-XXI/2023Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Agus Ruli ArdiansyahMansuetus Alsy HanuDewi Kartika ImeldaMaria Wastu Pinandito Markus Manumpak SagalaNaufal Rizky Ramadhan Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Rabu21 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-21 1100 0 49/PUU-XXI/2023Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Drs. Joni Arman Hamid Mustakim Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Rabu21 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-21 1100 0 50/PUU-XXI/2023Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Ir. H. SAID IQBAL, NUZARLI M. Imam Nasef, Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Rabu21 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-21 1100 0 54/PUU-XXI/2023Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Wiwit Widuri, SudarajatGatot SubrotoMoch. Edi PriyantoAbdul GhofurArif MinardiIr IdrusArizalMuhammad Asrul Ramadhan, Ambar WiyantiMariyahAchmad MundjiSaadiStefanus Willa Faradian PurwokoArif MinardiH. Ahmad YaniWahidinZulkhairNanang GupraniPenny RahayuMirah SumiratSabda Pranawa DjatiBaso Rukman Abdul JihadLilis MahmudahSiti IstikharohUmi KalsumMulyonoFirlandie, Jumhur HidayatM. Bustanul UlumEstiningsihM. Taat BadarudinRudi Hartono B DamanEmelia Yanti Mala Dewi SiahaanWahidinAjat SudrajatDK Arief KusnadiMoh. Jumhur HidayatSunartiAsep DjamaludinHermawanIyus RuslanSudarto Muhammad Rizki Ramadhan, Denny Indrayana, Wigati Ningsih, Alghosyaly, Muhammad Aziz Elven, Aamuliadiga, Rinaldi Siregar, Rafi Syafiq Rabbani, Fachrul Rachman, Raziv Barokah, Zikra Yuniarsyah, Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil III TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking Kamis22 Juni 2023, 1100 WIB 2023-06-22 1100 0 21/PUU-XXI/2023Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dr. Gede Eka Rusdi Antaradr. Made Adhi Keswara Viktor Santoso Tandiasa Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden VI TempatGd. MKRI 1Lantai 2 Tracking Perkara Tracking